JK: Belum Ada Keputusan Resmi Pembangunan fisik DPR 2016

Interogasi - Jakarta - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal program pembangunan fisik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semuanya akan tergantung pada pembahasan anggaran untuk 2016 mendatang, kata JK.

"Anggaran 2016 kan belum dibicarakan. Baru mau dibicarakan," kata JK saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

JK menyatakan, semua yang berbau anggaran tidak bisa disetujui melalui obrolan saja. Anggaran, lanjutnya, baru bisa disetujui jika ada persetujuan di rapat pleno.

Terkait dengan biaya sayembara yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, JK mengatakan bahwa semua anggaran harus dikaji dan disidangkan di DPR sebelum akhirnya disetujui menjadi APBN-P 2015. (Baca: DPR Sayembarakan Desain Kompleks Parlemen Berhadiah 300 Juta)

"Anggaran apa saja, anggaran jalan, anggaran gedung, semua harus disidangkan dan disetujui oleh DPR hingga bisa menjadi anggaran," kata JK.

Sebelumnya DPR merencanakan sebuah program pembangunan yang terdiri atas tujuh tahapan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan merinci tujuh program pembangunan tersebut.

Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plasa reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.

Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengatakan pembangunan tersebut akan menggunakan Gedung Bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung Bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.

Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke Gedung DPR untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di kompleks parlemen tersebut.

Selanjutnya, tahap keempat, adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.

Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang.

Tahap keenam yaitu pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.

Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing.
(CNN)

Bagikan