NIK Tidak Terdaftar? Berikut Cara Mengatasinya

Interogasi - Banyak aduan tentang NIK yang tidak terdaftar setelah di cek. Nomor ini sangat penting dan diperlukan sekali dalam kepengurusan segala administratif. Khususnya yang berurusan dengan lembaga keuangan.
Masyarakat yang NIKnya belum terdaftar kerap tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah atau luput dari data penerima bantuan khususnya di masa COVID ini.

Banyak masyarakat masih bingung cara memperbaiki status NIK yang belum terdaftar saat validasi.

Berikut Cara Cek NIK secara Online
Sebelum melaporkan NIK belum atau tidak terdaftar, Anda bisa memastikan status NIK ke layanan Dukcapil online. Berikut cara cek NIK online:

1️⃣ WhatsApp.
Caranya ketik pesan dengan format nama lengkap sesuai KTP/NIK/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, lalu kirim ke layanan WhatsApp Kemendagri di nomor 081326912479">0813-2691-2479

2️⃣ SMS.
Anda bisa mengirim SMS ke Dukcapil di nomor 081536369999">0815-3636-9999 dengan format Cek#KTP#NIK Anda.

3️⃣ Media Sosial Dukcapil.
Cara cek NIK online melalui media sosial Dukcapil, yaitu dengan mengetik pesan dengan format #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_KK#Nomor_Telepon#Keluhan lalu kirim ke 'Halo Dukcapil' di Facebook, @ccdukcapil di Twitter, dan @Kemendagri di Instagram

Jika NIK Anda benar belum atau tidak terdaftar, maka ikuti cara mengatasi NIK tidak terdaftar secara online berikut ini.

1. Mengatasi NIK Tidak Terdaftar lewat WhatsApp.

Cara mengatasi NIK tidak terdaftar di Dukcapil secara online melalui WhatsApp, yaitu dengan mengirim pesan ke WhatsApp Dukcapil di nomor 0811-1902-4156, 0811-1902-4157, 0811-1902-4158, 0811-1902-4159, atau 0811-1902-4160. Berikut caranya:

Simpan salah satu nomor WhatsApp Dukcapil tersebut
Kirim pesan WhatsApp ke nomor tersebut dengan format #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_KK#Domisili#Nomor_Telepon#Alamat_Email#Permasalahan
Dukcapil akan memproses laporan Anda dan memberi balasan

2. Mengatasi NIK Tidak Terdaftar lewat SMS.

Selain WhatsApp, Anda juga bisa menyimpan nomor WhatsApp Dukcapil untuk bertanya melalui layanan SMS. Berikut cara mengatasi NIK tidak terdaftar melalui SMS:

Simpan salah satu nomor kontak Dukcapil tersebut
Kirim pesan WhatsApp ke nomor tersebut dengan format #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_KK#Domisili#Nomor_Telepon#Alamat_Email#Permasalahan
Dukcapil akan memproses laporan Anda dan memberi balasan.

3. Mengatasi NIK Tidak Terdaftar lewat Halo Dukcapil.

Dukcapil juga memiliki call center Halo Dukcapil di 1500-537. Anda bisa menggunakan layanan ini untuk menangani NIK yang belum terdaftar. Berikut cara mengatasi NIK tidak terdaftar lewat Halo Dukcapil:

Telepon 1500-537
Sampaikan permasalahan
Verifikasi data pelapor seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK dan Kartu Keluarga (KK)
Dukcapil akan memproses laporan Anda.

4. Mengatasi NIK Tidak Terdaftar lewat Email.

Anda juga bisa mengadukan masalah NIK tidak terdaftar melalui email Dukcapil di callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id. Berikut cara mengatasi NIK tidak terdaftar secara online lewat email:

Kirim email ke callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id
Ketik subjek email 'Mengatasi NIK Tidak Terdaftar'
Ketik nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, dan nomor kontak yang bisa dihubungi di badan email
Dukcapil akan memproses laporan Anda.

5. Mengatasi NIK Tidak Terdaftar lewat Media Sosial.

Dukcapil juga memberi layanan mengatasi NIK tidak terdaftar melalui media sosial mereka melalui 'Halo Dukcapil' di Facebook, @ccdukcapil di Twitter, dan @Kemendagri di Instagram. Berikut cara mengatasi NIK tidak terdaftar lewat media sosial.

Kirim pesan melalui salah satu media sosial yang diinginkan
Tulis pesan berupa keluhan NIK tidak terdaftar
Dukcapil akan memproses laporan Anda.

Read More

Wacana Sentralisasi Gas 3Kg di Nilai Menyulitkan Masyarakat

Interogasi - Wacana pemerintah yang akan memberlakukan aturan baru terkait pendistribusian Gas Elpiji 3 kg di pangkalan resmi dan tidak memperbolehkan warung biasa untuk menjual di nilai menyulitkan masyarakat kecil.

Seringkali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo muncul wacana dan kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang terkesan tidak pro terhadap rakyat kalangan bawah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, rencana ini bertujuan agar data konsumen lebih akurat dan subsidi lebih tepat sasaran.

Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan wacana pemerintah yang nantinya akan menyulitkan masyarakat bawah dan pedagang kecil. Terlebih ibu-ibu yang biasa membeli gas elpiji di warung terdekat akan kesulitan.

Banyak pengamat menilai bahwa wacana tersebut ada unsur kepentingan dalam bisnis Gas Elpiji yang merupakan kebutuhan penting yang selalu di butuhkan masyarakat.

Read More

Indonesia Bertambah 2 Lagi Positif Corona

Jakarta - Jubir Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan positif virus Corona di Indonesia bertambah 2 lagi setelah sebelumnya 4 orang dinyatakan positif terjangkit covid-19 di Istana Kepresidenan, Minggu (8/3/2020).

Achmad yurianto menyebutnya sebagai kasus 6 seorang laki-laki berumur 36 tahun, penderita tersebut Imported case dia dapat dari Jepang yang dia dapatkan waktu bekerja sebagai ABK di Diamond Princess.

Kasus 5 dan kasus 5 yang sebelumnya, pasian dalam kondisi masih stabil, tidak mengalami demam maupun pilek seperti pasien corona yang lainnya.

Read More

Satu Lagi Suspect Virus Corona di Bandung

Jakarta - Achmad Yurianto menyampaikan, ada satu suspect virus corona di Bandung, Jawa Barat.Jika suspect tersebut dalam pemeriksaannya nanti terkonfirmasi positif, maka pemerintah bakal melacak orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung atau close contact.

Juru bicara pemerintah khusus virus corona Achmad Yurianto tak memperinci lebih jauh terkait kondisi suspect corona tersebut. Ia juga tak menjelaskan bagaimana dia bisa suspect.

"Di Bandung ada satu yang sedang kami tracking, masih suspect. Kalau jadi positif pasti kami akan tracking yang lain," ujar Achmad di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (6/3).

Selain dari Bandung, lanjut Achmad, penularan virus corona juga terdeteksi dari klaster Jakarta, Achmad menyebutkan ada tujuh suspect yang pernah melakukan close contact dengan pasien kasus-1. Dua di antaranya telah dinyatakan positif dan disebut sebagai kasus-3 dan kasus-4.

"Jadi yang di Jakarta ini ada tujuh (diisolasi di RSPI), dua positif sisanya masih suspect," jelasnya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan dua pasien positif virus corona baru. Dua pasien ini menambah jumlah dua pasien positif sebelumnya. Saat ini total sudah empat pasien positif virus corona menjalani isolasi di RSPI Sulianti Saroso.

Read More

Tony Blair dan Masayoshi Son Bertemu Jokowi di Istana Negara

Jakarta - Tony Blair dan Masayoshi Son hadir di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.00 WIB. Keduanya langsung diarahkan bertemu Jokowi di Istana Negara.Kedatangan kedua tokoh tersebut berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam pertemuan kali ini, Jokowi ditemani beberapa menteri. Seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Jokowi, Tony Blair, dan Masayoshi Son sempat berbincang-bincang santai di beranda Istana Negara yang disebut Veranda Talk. Sekitar 20 menit lamanya mereka berbincang sebelum akhirnya masuk ke ruangan utama untuk berbicara lebih serius.

"Saya pikir kami telah berdiskusi dengan Mr. Tony, Mr. Masa di beranda. Tetapi saya pikir setelah ini, secara teknis, Anda dapat berdiskusi dengan tim saya. Pak Luhut akan bertanggung jawab dalam diskusi," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

"Senang sekali berada di sini, Pak Presiden. Saya pikir ini adalah visi luar biasa yang Anda miliki untuk negara dan ibu kota baru," jawab Tony.

Tony Blair dan Masayoshi Son sendiri ditunjuk Jokowi sebagai dewan pengarah pembangunan IKN di Kaltim. Untuk itu pertemuan ini membicarakan terkait hal tersebut.

"Ini benar-benar suatu yang menggembirakan, hak istimewa sebenarnya, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang akan sangat baik. Saya pikir ini tidak hanya hal yang baik untuk Indonesia tetapi dunia luar akan mendapatkan banyak inspirasi dari ini," tutur Tony.
(sumber:Detikcom)

Read More

Tiga Menteri Menolak Formula E Di Monas

Jakarta - Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 22 Februari 2020 bertajuk Lingkaran Kalla di Balapan Formula E, ada lima menteri yang masuk tim ini. Yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Namun ada tiga dari lima menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang masuk Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka disebut-sebut menolak usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar balapan Formula E di Monas.

Dalam sebuah rapat pada 5 Februari 2020, tiga dari lima menteri itu secara langsung menyatakan keberatannya kepada program Anies terkait Formula E. 

Salah satunya Pratikno yang mengatakan status Taman Medan Merdeka merupakan kawasan cagar budaya. Sedangkan Menteri Siti Nurbaya mempersolakan Formula E yang terlalu dekat dengan istana.

Menteri Pariwisata Wishnutama pun menolak ide Formula E di Monas ini. Dia menyebutkan balap mobil listrik belum terbukti mendatangkan banyak wisatawan seperti balapan lain yang lebih dulu ada.

Read More

Korban Susur Sungai Sempor Semua Memakai Rok Panjang

Berita Jogja - Kepala Kantor Basarnas DIY Lalu Wahyu Effendi mengatakan, semua korban susur Sungai Sempor SMP N 1 Turi, Sleman yang ditemukan meninggal dunia berjenis kelamin perempuan dan menggunakan rok panjang.

"Saat berada di air, rok menghalangi air. Kalau pakai celana, air langsung lewat," kata dia, di Posko SAR Gabungan, Dusun Dukuh, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Sabtu (22/2/2020).

Wahyu menambahkan, kini tim pencarian tinggal mencari 2 orang, sedangkan 8 orang korban meninggal dunia (MD) telah teridentifikasi.

Malam ini, tim memutuskan akan menghentikan pencarian korban hilang. Bila hingga pukul 21.00 WIB korban masih belum ditemukan. Proses pencarian akan dilanjutkan esok pagi, pukul 06.00 WIB, dan menyesuaikan kondisi di lapangan. Pencarian akan dilakukan hingga tujuh hari ke depan.

Korban yang sudah dikonfirmasi meninggal dunia:

1. Sophia Aulia (P). Alamat: Sumberejo, Tempel. Posisi di Klinik SWA

2. Arisma (P). Alamat: Ngentak, Turi. Posisi di Puskesmas Turi

3. Nur Azizah (P). Alamat: Kembang Arum, Turi. Posisi di Klinik SWA

4. Lathifa Zulfa (P). Alamat: Kembang Arum, Turi. Posisi di Klinik SWA

5. Choirunissa Nurcahyani (P). Alamat: Karanggawang, Girikerto, Turi. Puskesmas Turi

6. Evieta Putri (P). Alamat: Seprayan, Girikerto, Turi. Posisi di Puskesma Turi

7. Fanessa Dida (P). Alamat: Glagahombo, Gigikerto, Turi. Sudah diurus keluarga

8. Nadin Fadhila (P). Alamat: Kenaruha, Donokerto, Turi. Posisi di Puskesmas Turi

Korban yang masih dalam pencarian:

Yasinta Bunga (P). Alamat: Dadapan, Sleman

Zahra Imelda. Alamat: Kenteng, Wonokerto, Turi

Section pencarian:

Section 1: Tempat kejadian (Sungai Sempor) sampai aliran Tempuran Bedog-Sempor

Section 2: Bedog-Selokan Mataram

Section 3: sungai di kawasan Gereja Gamping

Section 4: sungai di kawasan Ring Road Selatan

Read More

RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Kurang Kreatif

Jakarta - Kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menuai banyak perdebatan disebabkan aturan didalamnya sangat kontroversial.

Sejumlah pengamat politik dan praktisi lain menilai RUU yang mengatur sejumlah urusan rumahtangga hingga urusan seksual kurang kreatif.

Undang-Undang tersebut seharusnya tidak perlu di buat, karena dalam undang-Undang perkawinan aturan tersebut sudah ada sehingga sejumlah pengamat menganggap politikus yang merancang Undang-Undang tersebut di cap tidak mampu menciptakan gagasan dan ide-ide yang lebih penting untuk rakyat Indonesia.

Diketahui Draf aturan ini diajukan oleh lima politikus, yaitu Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN.

Banyak Nitizen yang mempertanyakan lantaran Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Viral di Media Sosial, "Seberapa daruratnya Keluarga di Indonesia ini sehingga begitu harusnya dibuatkan Undang-Undang" kata salah satu warga net saat di mintai tanggapannya oleh team Interogasi Jum'at (21/2).

Begitu juga pendapat Bung Hans seorang pengamat politik dari semarang mengatakan tanggapan yang senada. Undang-Undang yang mengatur urusan rumah tangga sudah banyak di buat dalam peraturan dan Undang-Undangnya, Tindakan tersebut di nilai lucu dan patut dipertanyakan kwalitas kinerja para politikus yang duduk di senayan.

"Terciptanya keluarga yang tidak harmonis itu di sebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor ekonomi yang tidak baik maupun sifat dari masing-masing individu. Sebaiknya pemerintah lebih fokus pada peningkataan ekonomi masyarakat bawah yang justru berpotensi besar terhadap hubungan keluarga yang tidak sehat, Tambah Bung Hans menuntaskan tanggapannya. (LL)

Read More

Aksi 212 ajak Masa untuk Gulingkan Jokowi

Jakarta - Alumni (PA) 212 kembali menggelar aksi demo di Pintu Barat Monas dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta. Teriakan keras oleh orator mengajak untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.

Si Orator yang di ketahui bernama Abdullah Maher, juga menyerukan menuntut pemerintah untuk menindak hukum secara tegas bagi para koruptor di Indonesia. Seruan aspirasi ini ditujukan ke arah DPR. Mereka ingin agar koruptor dipotong tangan atau lehernya.

"Kita rame-rame ngusulin ke DPR buat undang-undang pemberantasan korupsi. Hukumnya korupsi Rp 1 miliar ke bawah potong tangan, Rp 1 miliar ke atas potong leher. Setuju?" ujar Ketua Umum FPI Sobri Lubis, yang kemudian direspons oleh peserta aksi, "Setuju!"

Sejak Jumat (21/2) siang hari, massa Aksi 212 sudah berkumpul di kawasan sekitar Monas, Jakarta Pusat. Spanduk-spanduk dibentangkan dengan macam-macam tulisan.

Orasi yang teriakan meliputi isu-isu yang sedang viral, seperti kasus ASABRI, kasus Harun Masiku dan KPK, PDIP yang dinilai Partai yang paling banyak melakukan tidak korupsi, Nadiem Makarim perihal metode pembayaran SPP lewat GoPay yang di anggap salah satu tindak pidana korupsi.

Orator meneriakkan Jokowi agar segera mundur dari jabatannya karena dianggap sebagai sumber malapetaka.

“Hanya satu, solusinya adalah revolusi, jatuhkan Jokowi karena sumber malapetaka. Allahu Akbar,” ujarnya sambil mengajak massa bertakbir.

Read More

Buya Syafii Beri Wejangan Kepada Bamsoet Untuk Tidak Legalkan LGBT

Interogasi - Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui Buya Syafii Maarif pada akhir pekan. Pertemuan itu berlangsung selama 1 jam pada Minggu (21/1/2018). Dalam pertemuan itu, Bamsoet mengaku mendapat wejangan agar tidak melegalkan LGBT.

Bamsoet mengatakan pertemuan itu cair dan penuh canda tawa. Buya Syafii meminta agar Bamsoet yang baru dilantik sebagai Ketua DPR agar mengembalikan DPR menjadi lembaga terhormat.

"Buya juga meminta Ketua DPR mengembalikan keadaban DPR yang bersih dari sarang penyamun dan menata perundangan sesuai nilai Pancasila," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.

Masalah LGBT juga jadi topik pembahasan mereka. "Buya juga dengan tegas meminta kepada Ketua DPR agar LGBT tidak dilegalkan karena berlawanan dengan jiwa Pancasila," papar politikus Golkar ini.

Di akhir pertemuan, Bamsoet berjanji akan menjalankan wejangan dari Buya Syafii itu. Bahkan, Bamsoet berjanji akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR apabila LGBT dilegalkan. (DetikCom)

Read More

Penampakan Rumah DP o Rupiah Program Anis

Interogasi - Jakarta - Seperti ditayangkan Liputan6 Siang tadi, Sabtu (20/01/2018), unit rusun yang terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang makan, dapur dan kamar mandi ini cukup menarik minat warga DKI Jakarta. Hunian dengan konsep rumah susun yang diberi nama Klapa Village ini berdiri di atas lahan 1,4 hektar di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Selain melihat-lihat rumah contoh, tak sedikit warga yang mencari tahu lebih banyak informasi tentang rusun ini kepada bagian pemasaran, meski bagian pemasaran sendiri belum aktif.

"Saya ke sini untuk mencari informasi, cuma ternyata kantor pemasarannya belum aktif," kata seorang warga.

Anda warga DKI Jakarta yang tertarik tetap harus sabar menunggu. Karena kantor pemasaran baru mulai aktif pada April nanti. (Liputan6)

Read More

Prasetyo Menilai Rumah DP 0 Rupiah Anis Baswedan Melanggar Aturan

Interogasi - Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dalam Pasal 54 A Ayat 6 disebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Dinilai kebijakan rumah atau hunian DP 0 rupiah milik Gubernur DKI Anies Baswedan melanggar aturan. Terutama soal talangan bunga cicilan dengan APBD yang sampai 20 tahun.

Adapun aturan yang dilanggar Anies Baswedan, menurut Prasetyo adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," kata dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah tanpa uang muka di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis, 18 Januari 2018.

Acara tersebut menjadi tanda dimulainya program hunian vertikal alias rumah DP 0 persen yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat Pilkada 2017.

Pada tahap awal, pemerintah akan membangun rumah susun sederhana (rusunami) berisi 703 hunian, terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Untuk tipe 36 harga dipatok Rp 320 juta dan tipe 21 Rp 185 Juta. Masyarakat dapat mulai memesannya mulai April.

Skema pembiayaan rumah susun (rusun) DP 0 Rupiah yang dicanangkan Anies Baswedan itu menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Badan Layanan Umum Daerah dengan tujuan meringankan pembayaran cicilan. FLPP menerapkan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu kredit sampai 20 tahun. (Sumber:Tempo)

Read More

Sandiaga Uno Dipanggil Polda Metro Jaya Untuk Diperiksa Hari Ini

Interogasi - Jakarta - Polda Metro Jaya memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan dalam jual beli tanah dengan tersangka Andreas Tjahjadi. pada hari ini, Kamis (18/1/2018).

Sandiaga juga menjadi terlapor dalam kasus ini. Dia diduga terlibat kasus dugaan penggelapan jual beli tanah di kawasan Tangerang Selatan.

"Besok jam 10 pagi," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.

Namun, Sandiaga masih berstatus sebagai saksi pelapor. Polisi belum menemukan bukti kuat untuk meningkatkan status Sandiaga Uno sebagai tersangka.

Sementara itu, berkas penyidikan Andreas Tjahjadi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Andreas merupakan rekan bisnis Sandiaga Uno saat kasus itu terjadi.

Pelapor, Fransiska Kumalawati Susilo, sempat mempertanyakan penyidikan laporannya. Dia heran polisi tidak pernah menyentuh orang nomor dua di Jakarta itu.

"Kenapa tidak pernah terdengar? Sedangkan nama Sandiaga itu tercatat jelas sebagai pemilik saham di PT Japirex dan yang memerintahkan untuk memasukkan uang hasil penjualan tanah ke dalam akun Andreas," ujar Fransiska melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis 21 Desember 2017.

Terkait hal itu, Sandiaga telah mengklarifikasi soal dugaan keterlibatannya. Menurut dia, harus ada pengecekan kembali lantaran sudah tak mengingat soal jual beli tanah tersebut.

"Enggak ingat saya, asli enggak ingat. Saya mesti cek dulu. Saya baru lihat laporan ini. Saya enggak mengerti kasus ini, dan akan konsultasi dengan tim advokasi dan tim hukum kita sendiri saja belum tahu, belum mendapatkan informasi apa pun berkaitan dengan pelaporan tersebut," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Senin 13 Maret 2017. (Liputan6)

Read More

Gubernur DKI Beri Solusi Bagi Warganya Yang Tidak Mampu Cicil Rumah DP Rp.0

Interogasi - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, warga miskin berpenghasilan di bawah Rp 4 juta tidak mampu membayar rusunami DP Rp 0. Oleh karena itu, ia menyiapkan rusunawa yang memungkinkan untuk menjadi rusunami.

Untuk itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memfasilitasi warga yang berpenghasilan Rp 4 juta, pihaknya berencana membangun rumah susun sewa atau rusunawa. Hal ini menyikapi ada anggapan harga rusun milik (rusunami) DP Rp 0 yaitu 320 juta hanya mampu dibayar Warga Berpenghasilan Rendah (WBR) dengan penghasilan minimal Rp 7 juta.

Rencana rusunawa tersebut, kata Anies, sedang dikaji agar nantinya penyewa akhirnya dapat memiliki rusun yang disewanya.

"Di sini kita akan siapkan yang polanya sewa, tertib bayarnya, perawatannya rapi, nanti di ujung bisa menjadi pemilik. Nah ini skemanya sedang disiapkan. Itu untuk siapa? Untuk mereka yang penghasilannya miskin. Jadi jangan khawatir kita mulai satu dulu. Jadi satu dulu. One by one. Tapi nantinya insyaallah kita akan menjangkau semuanya," kata dia.

Alasan rencana pembangunan rusunawa, kata Anies, karena warga miskin tidak menggunakan bank.

"Mereka tidak mungkin bisa masuk kategori yang bankable. Karena itu bankable kan mereka harus berpenghasilan cukup, agar 30 persen bisa untuk kredit. Mereka yang berada di bawah mau tidak mau akan sangat sulit," Anies menandaskan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti warga pembeli rusunami DP 0 Rupiah. Ia mengatakan hunian itu tidak boleh diperjualbelikan.

"Semua harus sadar bahwa rumah ini bukan untuk diperjualbelikan. Jadi kalau Anda sudah memiliki rumah ini, maka tidak bisa dijualbelikan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Dia mengatakan, apabila pemilik DP 0 Rupiah ingin menjual rusunnya, maka wajib menjual pada pengelola DKI yakni Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Institusi itu kini tengah dibentuk.

"Bila ada yang terpaksa menjual maka kita akan menjadi badan yang akan membelinya. sehingga tidak muncul second market rumah," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan ini ingin mempertahankan peruntukan Rusun DP 0 Rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemprov DKI akan mempersiapkan instrumen untuk memastikan hal itu terlaksana. (Liputan6)

Read More

Gubernur DKI Jakarta Penuhi Janji Kampanye, Rumah DP Rp.0

Interogasi - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan penuhi janji kampanye , hari ini, Kamis, 18 Januari 2018, melakukan peletakan batu pertama Rumah DP Rp 0. Seperti ditayangkan Fokus Sore Indosiar, Kamis (18/1/2018), di lahan seluas 1,4 hektar tersebut akan dibangun berupa rumah susun dengan total 703 unit rumah tipe 36 dan tipe 21. Untuk harga hunian tipe 36, warga dapat membelinya senilai Rp 320 juta, sedangkan untuk tipe 21 senilai Rp 185 juta.

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia DKI Jakarta mendukung program tersebut. Program ini hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta, di mana skema cicilannya tergantung besaran penghasilan tiap warga.

Pada bulan April mendatang, warga Ibu Kota sudah bisa melakukan pendaftaran pembelian rumah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).  (Liputan6)

Read More

Rumah Camat Di Blitar Kebakaran

Interogasi - Blitar - Rumah Camat Nglegok, Hatta Mahfur Thoyieb di Dusun Klampok, Desa Jiwut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur di lalap api. Api berkobar di saat rumah dalam keadaan terkunci rapat.

"Rumah dalam keadaan kosong. Pak Camat dan istrinya sedang bekerja. Sedangkan dua anaknya kuliah," kata Muhammad Mustakim (45), warga setempat.

Ditengarai, api muncul pertama kali dari ruang dapur. Diduga berasal dari kompor gas. Entah lupa mematikan atau terjadi human error karena sebab lain, dalam waktu singkat si jago merah menjalar ke mana-mana. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Untuk keperluan pemadaman, petugas dan warga terpaksa mendobrak pintu rumah.

Sebab titik api merupakan lokasi pemukiman padat penduduk. Warga juga memindahkan paksa satu unit mobil yang berada di garasi rumah. Sekitar 15 orang menyeret bersama sama. Meski berusaha sekuat daya, api berhasil meluluhlantakkan separuh bangunan rumah.

Kapolsek Nglegok AKP Agus Tri Susetyo mengatakan, proses pemadaman memakan waktu sekitar tiga jam. "Kita masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun api diduga berasal dari bagian dapur," ujar Agus Tri.

Dalam musibah ini kerugian material korban ditaksir mencapai Rp 150 juta. Karena dalam kondisi masih syok, pemilik rumah hingga kini belum bisa dimintai keterangan. (Sindonews)

Read More

Petugas Keluarkan Bus Tidak Layak Dari Terminal Merak

Interogasi - Cilegon - Petugas Terminal Terpadu Merak mengeluarkan puluhan bus yang tidak layak operasi. Tindakan ini dilakukna sebagai sanksi tegas kepada pemilik bus untuk memenuhi semua persyaratan.

Menurut Sugiyo, sanksi tegas ini diberikan sebagai upaya penegakan peraturan bagi operator bus agar segera melakukan perbaikan terutama yang menyangkut aspek keselamatan penumpang.

" Bus-bus yang kami keluarkan karena tidak dilengkapi dengan dokumen kendaraan, serta secara fisik tidak laik untuk beoperasi," kata Kepala Terminal Terpadu Merak, Sugiyo di Cilegon, Banten, Senin (15/1/2018).

"Hari ini kami mulai memberlakukan sanksi tegas, setelah sebelumnya kami melakukan pemriksaan dokumen dan 'ramp check' rutin kepada para sopir," kata Sugiyo.

Dia menjelaskan, dari 320 armada yang beroperasi setiap harinya ada sekitar 90 persen kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen, dan 60 persen diantaranya dalam kondisi tidak laik jalan.

Hal inilah, menurut Sugiyo, yang menjadi alasan kenapa lebih baik bus kami keluarkan dan kami kosongkan, karena ini menyangkut keselamatan penumpang.

"Dari 320 bus setiap harinya yang masuk terminal ada sekitar 90 persen yang tidak lengkap dokumen nya, dan 60 persen nya tidak laik kendaraannya," kata Sugiyo.  (Kompas)

Read More

Masyarakat Keluhkan Harga Beras Terus Naik

Interogasi - Jakarta - Keluhan masyarakat terhadap harga beras yang terus naik. BPS menganggap melambungnya harga beras ini sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan karena akan mempengaruhi angka inflasi yang berujung ke daya beli masyarakat.

Meroketnya harga beras di pasar mencapai 3 persen menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan minggu ke-2 Januari ini.

BPS menganggap melambungnya harga beras ini sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan karena akan mempengaruhi angka inflasi yang berujung ke daya beli masyarakat.

Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk, mengatakan pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Pemerintah perlu mengendalikan inflasi di 2018, karena volatile food (gejolak pangan), terutama harga beras, pergerakannya sudah mencemaskan," kata dia saat Rilis Neraca Perdagangan Desember 2017 di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Pengamat Pertanian dan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan, masalah harga beras naik seharusnya bisa diredam jika ada data yang jelas. Selama ini, harga beras sering naik karena data produksi dan konsumsi tak jelas. (dikutip dari liputan6)

Read More

Sandiaga Komentari Video Rapim Yang Diunggah Ke Youtube

Interogasi - Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengomentari video rapat pimpinan yang diunggah kembali ke Youtube.

"Yang kita yakini bahwa kebijakan mengunggah materi ke YouTube itu bagus. Tapi yang kemarin kita sangat-sangat khawatir bahwa kita tidak menampilkan hal-hal yang bisa memicu perpecahan," kata Sandiaga di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Sandiaga meminta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfo) DKI terus menyeleksi video yang akan diunggah. Dia menuturkan video yang diunggah harus dapat menghindarkan gesekan antarwarga.

"Ini yang kita pastikan dulu, bahwa materi yang diangkat nanti efektivitasnya dan manfaatnya bisa langsung kena. Tanpa banyak sekali potensi untuk menimbulkan gesekan di masyarakat. Nah ini yang akan kita minimalisasi," terangnya.

Dilihat di akun resmi Pemprov DKI di YouTube, ada 10 video yang diunggah pada hari yang sama, yaitu pada 14 Desember 2017. Sepuluh video itu terdiri atas rapim tertanggal 13 November 2017 (5 video), 20 November 2017 (2 video), dan 4 Desember 2017 (3 video).

Kepala Diskominfo DKI Jakarta Dian Ekowati mengakui frekuensi video rapim diunggah tidak seperti sebelumnya. Menurutnya, tingkat efektivitas unggahan video di akun YouTube akan ditinjau.

"Nggak (ada yang menyurati), memang kemarin kita masih istilahnya kita review dulu. Mana yang bisa di-delivery dan mana yang tidak efektif kalau di-delivery juga," kata Dian.

Sumber: Detikcom

Read More

Staf Kemendagri Dipecat Karena Plesetkan KPK

Interogasi - Jakarta - seorang staf di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipecat karena Memplesetkan kepanjangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Komisi Perlindungan Korupsi.

Parahnya, plesetan KPK tersebut tertulis di sampul surat undangan resmi Kemendagri untuk pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Sontak kesalahan tulis itu sempat membuat ramai dunia maya dan banyak dikomentari netizen.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, ada indikasi sabotese terkait insiden salah ketik tersebut.

"Insiden salah ketik surat Kemendagri “Komisi Perlindungan Korupsi”, ini merupakan sabotase di dalam Kementrian. #InsidenSurat," tulis Tjahjo melalui akun twitter-nya, @tjahjo_kumolo, Kamis (9/6/2016).

Tjahjo mengatakan, insiden tersebut telah membuat malu lembaga Kemendagri. Padahal, selama ini pengetikan alamat surat tidak pernah mengalami kesalahan. "Baru semalam saya mencari tahu langsung kebenarannya, dan benar ada sabotase dr dalam. #InsidenSurat," tulis Tjahjo.

Tjahjo mengakui, telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Direktur Jenderal Politik untuk memeriksa pegawai yang mengetik surat tersebut. "Dan hari ini segera dipecat tdk hormat. #InsidenSurat," ungkap Tjahjo.

Menurut dia, pemecatan tersebut untuk menimbulkan efek jera agar tidak ada lagi staf Kemendagri yang mencoba melakukan sabotase. Tidak hanya memecat stafnya, Tjahjo juga mengirim surat kepada pimpinan KPK meminta maaf atas insiden tersebut.

"Kemendagri hari ini minta maaf secara resmi tertulis kepada pimpinan KPK," kicaunya. (Okezone)

Read More